Senin, 29 April 2013

LAPORAN KEUANGAN ORG.SEKTOR PUBLIK



LAPORAN KEUANGAN ORGANISASI SEKTOR PUBLIK

A. PENGERTIAN
Akuntansi sektor publik memiliki peran penting untuk menyiapkan laporan keuangan sebagai salah satu bentuk pelaksanaan akuntabilitas publik. Akuntansi dan laporan keuangan mengandung pengertian sebagai suatu proses pengumpulan, pengolahan, dan pengkomunikasian informasi yang bermanfaat untuk pembuatan keputusan dan untuk menilai kinerja organisasi. Organisasi sektor publik dituntut untuk dapat membuat laporan keuangan eksternal yang meliputi laporan keuangan formal, seperti Laporan Surplus/Defisit, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Rugi/Laba, Laporan Aliran Kas, Neraca, serta Laporan Kinerja yang dinyatakan dalam ukuran finansial dan non-finansial. Terdapat beberapa alasan mengapa perlu dibuat laporan keuangan. Dilihat dari sisi manajemen perusahaan, laporan keuangan merupakan alat pengendalian dan evaluasi kinerja manajerial dan organisasi. Sedangkan dari sisi pemakai eksternal, laporan keuangan merupakan salah satu bentuk mekanisme pertanggungjawaban dan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Organisasi sektor publik diwajibkan untuk membuat laporan keuangan dan laporan tersebut perlu diaudit untuk menjamin telah dilakukannya true and fair presentation. 


B. TUJUAN DAN FUNGSI LAPORAN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK
Secara umum, tujuan dan fungsi laporan keuangan sektor publik adalah :
1. Kepatuhan dan Pengelolaan (compliance and stewardship)
Laporan keuangan digunakan untuk memberikan jaminan kepada pengguna laporan keuangan dan pihak otoritas penguasa bahwa pengelolaan sumber daya telah dilakukan sesuai dengan ketentuan hokum dan peraturan lain yang telah ditetapkan.
2. Akuntabilitas dan Pelaporan Retrospektif (accountability and retrospective reporting).
Laporan keuangan digunakan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik, untuk memonitor kinerja dan mengevaluasi manajemen, memberikan dasar untuk mengamati trend antar kurun waktu, pencapaian atas tujuan yang telah ditetapkan, dan membandingkannya dengan kinerja organisasi lain yang sejenis jika ada, serta memungkinkan pihak luar untuk memperoleh informasi biaya atas barang dan jasa yang diterima dan untuk menilai efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya organisasi.
3. Perencanaan dan Informasi Otorisasi (planning and authorization information)
Laporan keuangan berfungsi untuk memberikan daar perencanaan kebijakan dan aktivitas di masa yang akan datang dan untuk memberikan informasi pendukung mengenai otorisasi penggunaan dana.
4.      Kelangsungan Organisasi (viability)
Laporan keuangan berfungsi untuk membantu pembaca dalam menentukan apakah suatu organisasi atau unit kerja dapat meneruskan menyediakan barang dan jasa (pelayanan) di masa yang akan datang.
5.      Hubungan Masyarakat (public relation)
Laporan keuangan berfungsi untuk memberikan kesempatan kepada organisasi, untuk mengemukakan pernyataan atas prestasi yang telah dicapai kepada pemilik yang dipengaruhi karyawan dan masyarakat serta sebagai alat komunikasi dengan public dan pihak-pihak lain yang berkepentingan.
6.      Suber Fakta dan Gambaran (source of facts and figures)
Laporan keuangan bertujuan untuk memberikan informasi kepada kelompok kepentingan yang ingin mengetahui organisasi secara lebih mendalam.

Bagi organisasi pemerintahan, tujuan umum akuntansi dan laporan keuangan adalah :
1. Untuk memberikan informasi yang digunakan dalam pembuatan keputusan ekonomi, sosial, dan politik serta sebagai bukti pertanggungjawaban (accontability) dan pengelolaan (stewardship).
2. Untuk memberikan informasi yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja manajerial dan organisasional.

Laporan keuangan untuk mendukung pembuatan keputusan ekonomi, sosial, dan politik tersebut meliputi informasi yang digunakan untuk :
a. membandingkan kinerja keuangan aktual dengan yang dianggarkan
b. menilai kondisi keuangan dan hasil-hasil operasi
c. membantu menentukan tingkat kepatuhan terhadap peraturan perundangan yang terkait dengan masalah keuangan lainnya
d. membantu dalam mengevaluasi efisiensi dan efektivitas.

Govermental Accounting Standards Board (GASB) dalam Concepts Statement No. 1 tentang Objectives of Finacial Reporting menyatakan bahwa akuntabilitas merupakan dasar dari pelaporan keuangan di pemerintah. Akuntabilitas merupakan tujuan tertinggi pelaporan keuanganpemerintah. GASB menjelaskan keterkaitan akuntabilitas dan pelaporan keuangan sebagai berikut :
…Accountability requires governments to answer to the citizenry to justify the raising of public resources and the purpose for which they are used. Governmental accountability is based on the belief that the citizenry has a “right to know,” a right to receive openly declared facts that may lead to public debate by the citizens and their elected representatives. Financial reporting plays a major role in fulfilling government’s duty to be publicly accountable in a democratic society (par.56).

Laporan keuangan sebagai sumber informasi financial memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap kualitas keputusan yang dihasilkan. Laporan keuangan merupakan tindakan pragmatis,oleh karena itu laporan keuangan pemerintah harus dievaluasi dalam hal manfaat laporan tersebut terhadap kualitas keputusan yang dihasilkan serta mudah tidaknya laporan keuangan tersebut oleh pemakai. Dalam konteks akuntansi sector public, jenis informasi yang diberikan untuk pengambilan keputusan adalah terbatas pada informasi yang bersifat financial saja, sedangkan informasi financial itu sendiri adalah informasi yang diukur dengan satuan moneter.

Secara rinci tujuan akuntansi dan laporan keuangan organisasi pemerintah adalah :
  1. Memberikan informasi keuangan untuk menemukan dan memprediksi aliran kas, saldo neraca, dan kebutuhan sumber daya financial jangka pendek unit pemerintah.
  2. Memberikan informasi keuangan untuk menentukan dan memprediksi kondisi ekonomi suatu unit pemerintahan dan perubahan-perubahan yang terjadi di dalamnya.
  3. Memberikan informasi keuangan untuk memonitor kinerja, kesesuiannya dengan peraturan perundang-undangan, kontrak yang telah di sepakati, dan ketentuan lain yang di syaratkan.
  4. Memberikan informasi untuk perencanaan dan penganggaran, serta untuk memprediksi pengaruh akuisisi dan alokasi sumber daya terhadap pencapaian tujuan operasional.
  5. Memberikan informasi untuk mengevaluasi kinerja manajerial dan operasional.
Sumber Daya Finansial Jangka Pendek
Sumber daya financial jangka pendek sangat penting bagi pemerintah untuk melakukan transaksi rutin. Kas merupakan contoh sumber financial jangka pendek yang siap digunakan. Bagian keuangan perlu mengetahui jumlah uang yang ada ditangan (cash on hand) dan yang berada di bank. Jika sumber financial tidak mencukupi untuk membiayai transaksi jangka pendek, maka perlu dicari cara untuk menutup kebutuhan financial jangka pendek tersebut, mungkin dengan menggunakan pinjaman.

Kondisi Ekonomi
Kondisi ekonomi suatu entitas mengacu pada seberapa bagus nilai ekonomi suatu entitas pada waktu tertentu. Nilai ekonomi merupakan selisih antara sumber daya total yang dimiliki oleh suatu entitas dengan total utang yang menjadi kewajibannya.. Unit pemerintah dapat dipandang sebagai lembaga politik dan juga sebagai lembaga usaha. Sebagai lembaga politik, pemerintah merupakan alat untuk menyejahterakan konstituennya. Di sisi lain, pemerintah juga dapat di pnadang sebagai lembaga usaha yang dapat dibenarkan secara hokum untuk memmiliki kekayaan,melakukan kontrak, dan transaksi ekonomi sebagaimana perusahaan swasta.
Konsep nilai bersih lebih relevan untuk memandang pemerintah sebagai entitas usaha yang memiliki kekayaan dan utang. Informasi akuntansi dibutuhkan untuk memprediksi nilai bersih unit pemerintah dan mengukur kondisi ekonomi ekonomi pemerintah. Informasi mengenai kondisi ekonomi pemerintah tersebut penting sebagai dasar untuk pengambilan keputusan ekonomi, social, dan politik baik oleh pemerintah maupun konstituen pemerintah.

Ketentuan Hukum, Kontraktual, dan Ketentuan lainnya
Unit pemerintah memiliki kendala khusus dalam melakukan aktivitasnya, yaitu dibatasi oleh peraturan hokum dan perundang-undangan serta ketentuan lain yang ditetapkan. Dalam melakukan eksploitasi sumber daya dan penggunaannya, pemerintah harus selalu mengacu pada peraturan-peraturan hokum yang mengikat, misalnya undang-undang,peraturan pemerintah, letter of intent (Lol), memorandum of understanding(MoU), dan sebagainya. Masyarakat pemilih,legislative,lembaga pengwasan,dan pemberi bantuan sangat berkepentingan untuk memastikan bahwa sumber dana digunakan sesuai dengan ketentuan hokum dan perundang-undangan serta kontrak yang disepakati.

Perencanaan dan Penganggaran
Anggaran merupakan alat perencanaan sekaligus alat pengendalian pemerintah. Anggaran sebagai alat perencanaan mengindikasikan target yang harus dicapai oleh pemerintah, sedangkan anggaran sebagai alat pengendalian mengindikasikan alokasi sumber dana yang di setujui legislatif untuk dibelanjakan. Proses penganggaran sector public melibatkan partisipasi banyak pihak, sehingga informasi financial sangat diperlukan agar public dapat mengevaluasi anggaran yang diajukan pemerintah.
Membuat anggaran membutuhkan pertimbangan-pertimbangan teknis akuntansi yang matang. Dalam membuat anggaran, akuntansi dibutuhkan terutama untuk mengestimasi biaya program dan memprediksi kondisi ekonomi pemerintah dan perubahan-perubahan yang akan terjadi. Informasi akuntansi sangat membantu dalam pemilihan program yang efektif sesuai dengan kemampuan ekonomi pemerintah.

Kinerja Manajerial dan Organisasional
Kinerja pemerintah tidak dapat dinilai berdasarkan laba yang diperoleh, karena organisasi pemerintah bukan entitas bisnis yang mencari laba. Mungkin saja pemerintah memiliki program atau aktivitas yang dari program tersebut dihasilkan pendapatan yang lebih besar dari biayanya, sehingga pemerintah mengalami surplus atas program tersebut. Akan tetapi, surplus yang diperoleh tidak berarrti menunjukakan kinerja unit pemerintah yang bagus sebab harus dilihat juga apakah surplus tersebut karena tariff yang terlalu tinggi yang dibebankan kepada public,termasuk tingkat kualitas pelayanan yang diberikan apakah sudah memadai.
Laba bukan merupakan ukuran yang relevan bagi unit pemerintah. Akuntansi sector public berfungsi untuk memfasilitasi terciptanya alat ukur kinerja sector public yang memadai. Ukuran kinerja sector public dapat berupa biaya program, efisiensi,dan efektivitas program. Akuntan sector public bertanggung jawab untuk menetapkan biaya program dan menghitung tingkat efisiensi dan efektivitas program. Pengukuran efisiensi memerlukan informasi biaya, sehingga biaya pelayanan dapat dijadikan sebagai salah satu ukuran kinerja. Selain informasi biaya, pengukuran efisiensi memerlukan penghitungan output atau hasil. Akan tetapi, output pada sector public lebih banyak berupa intangible output, sehingga pengukuran efisiensi sering mengalami kesulitan. Ukuran kinerja yang kemudian dikembangkan adalah pengukuran efektivitas. Karena sulitanya mengukur secara tepat kinerja di sector public, maka analisis terakhir adalaha dengan mempertimabangkan seberapa jauh suatu program dan pelayanan memenuhi kebutuhan masyarakat relative terhadap biaya yang dikeluarkan.

C. TUJUAN LAPORAN KEUANGAN MENURUT SFAC NO 4
Sebagai bagian dari usaha untuk membuat rerangka konseptual, Financial Accounting Standards Board (FASB, 1980) mengeluarkan Statement of Financial Accounting Concepts No.4 (SFAC 4) mengenai tujuan laporan keuangan untuk organisasi nonbisnis/nirlaba (objectives of financial reporting by nonbusiness organizations). Tujuan laporan keuangan organisasi nirlaba dalam SFAC 4 tersebut adalah:
1.      Laporan keuangan organisasi nonbisnis hendaknya dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi penyedia dan calon penyedia sumber daya, serta pemakai dan calon pemakai lainnya dalam pembuatan keputusan yang rasional mengenai alokasi sumber daya organisasi.
2.      Memberikan informasi untuk membantu para penyedia dan calon penyedia sumber daya, serta pemakai dan calon pemakai lainnya dalam menilai pelayanan yang diberikan oleh organisasi nonbisnis serta kemampuannya untuk melanjutkan member pelayanan tersebut.
3.      Memberikan informasi yang bermanfaat bagi penyedia dan calon penyedia sumber daya, serta pemakai dan calon pemakai lainnya dalam menilai kinerja manajer organisasi nonbisnis atas pelaksanaan tanggung jawab pengelolaan serta aspek kinerja lainnya.
4.      Memberikan informasi mengenai sumber daya ekonomi, kewajiban, dan kekayaan bersih organisasi, serta pengaruh dari transaksi, peristiwa dan kejadian ekonomi yang mengubah sumber daya dan kepentingan sumber daya tersebut.
5.      Memberikan informasi mengenai kinerja organisasi selama satu periode. Pengukuran secara periodic atas perubahan jumlah dan keadaan/kondisi sumber kekayaan bersih organisasi nonbisnis serta informasi mengenai usaha dan hasil pelayanan organisasi secara bersama-sama yang dapat menunjukkan informasi yang berguna untuk menilai kinerja.
6.      Memberikan informasi mengenai bagaimana oganisasi memperoleh dan membelanjakan kas atau sumber daya kas, mengenai utang dan pembayaran kembali utang, dan mengenai factor-faktor lain yang dapat mempengaruhi likuiditas organisasi.
7.      Memberikan penjelasan dan interprestasi untuk membantu pemakai dalam memahami informasi keuangan yang diberikan.
D. PEMAKAI LAPORAN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK DAN KEPENTINGANNYA
Drebin et al. (1981) mengidentifikasikan terdapat sepuluh kelompok pemakai laporan keuangan. Lebih lanjut Drebin menjelaskan keterkaitan antar kelompok pemakai laporan keuangan tersebut dan menjelaskan kebutuhannya. Kesepuluh kelompok pamakai laporan keuangan tersebut adalah:
1.      Pembayar pajak (taxpayers)
2.      Pemberi dana bantuan (grantors)
3.      Investor
4.      Pengguna jasa (fee-paying service recipients)
5.      Karyawan/pegawai
6.      Pemasok (vendor)
7.      Dewan legislatif
8.      Manajemen
9.      Pemilih (voters)
10.   Badan pengawas (oversight bodies)

Pengklasifikasian tersebut didasarkan atas pertimbangan bahwa pembayar pajak, pemberi dana bantuan, investor, dan pembayar jasa pelayanan merupakan sumber penyedia keuangan organisasi; karyawan dan pemasok merupakan penyedia tenaga kerja dan sumber daya material; dewan legislative dan manajemen membuat keputusan alokasi sumber daya; dan aktivitas mereka semua diawasi oleh pemilih dan badan pengawas, termasuk level pemerintahan yang lebih tinggi.

Anthony mengklasifikasikan pemakai laporan keuangan sector public menjadi lima kelompok, yaitu:
1. Lembaga pemerintah (governing bodies)
2. Investor dan kreditor
3. Pemberi sumber daya (resource providers)
4. Badan pengawas (oversight bodies)
5. konstituen

Pengklasifikasian pemakai laporan keuangan yang dilakukan Anthony adalah dengan mempertimbangkan semua organisasi nonbisnis, bukan untuk organisasi pemerintahan saja, sedangkan Drebin et al. mengklasifikasikan pemakai laporan keuangan untuk sector pemerintahan saja. Jika dibandingkan dengan analisis Drebin et al., Anthony memasukkan pembayar pajak, pemilih, dan karyawan dalam satu kelompok yang ia sebut konstituen; ia mengelompokkan pemberi dana bantuan dan pembayar jasa sebagai pemberi sumber daya; investor dan kreditor dikelompokkan menjadi satu.

E. hak dan kebutuhan pemakai laporan keuangan
Pada dasarnya masyarakat (publik) memiliki hak dasar terhadap pemerintah, yaitu :
a. Hak untuk mengetahui (right to know), yaitu :
· Mengetahui kebijakan pemerintah
· Mengetahui keputusan yang diambil pemerintah
· Mengetahui alasan dilakukannya suatu kebijakan dan keputusan tertentu
b. Hak untuk diberi informasi (right to be informed )yang meliputi hak untuk diberi penjelasan secara terbuka atas permasalahan – permasalahan tertentu yang menjadi perdebatan publik.
c. Hak untuk didengar aspirasinya ( right to be heard and to be listen to ).
.
Kebutuhan informasi pemakai laporan keuangan pemerintah tersebut dapat diringkas sebagai berikut :
  1. Masyarakat pengguna pelayanan publik membutuhkan informasi atas biaya, harga, dan kualitas pelayanan yang diberikan.
  2. Masyarakat pembayar pajak dan pemberi bantuan ingin mengetahui keberadaan dan penggunaan dana yang telah diberikan. Publik ingin mengetahui apakah pemerintah melakukan etaatan fiskal dan ketaatan pada peraturan perundangan atas pengeluaran – pengeluaran yang dilakukan.
  3. Kreditor dan investor membutuhkan informasi untuk menghiitung tingkat risiko, likuiditas, dan solvabilitas.
  4. Parlemen dan kelompok politik memerlukan informasi keuangan untuk melakukan fungsi pengawasan, encegah terjadinya laporan yang bias atas kondisi keuangan pemerintah, dan penyelewengan keuangan negara.
  5. Manajer publik membutuhkan informasi akuntansi sebagai komponen sistem informasi manajemen untuk membantu perencanaan dan pengendalian organisasi, pengukuran kinerja, dan membandingkan kinerja organisasi antar kurun waktu dan dengan organisasi lain yang sejenis.
  6. Pegawai membutuhkan informasi atas gaji dan manajemen kompensasi.




F. PERBEDAAN LAPORAN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK DENGAN SEKTOR SWASTA
Perbandingan Laporan Keuangan Pemerintah dengan Sektor Swasta
PERBEDAAN
Laporan Departemen Pemerintah
Laporan Keuangan Sektor Swasta
1.Fokus Finansial dan Politik
2.Kinerja diukur secara finansial dan non-finansial
3.Pertanggungjawaban kepada parlemen dan masyarakat luas
4.Berfokus pada bagian organiasasi
5.Melihat ke masa depan secara detail
6.Aturan pelaporan ditentukan oleh departemen keuangan
7.Laporan diperiksa oleh Treasury
8.Cash Accounting
1.Fokus Finansial
2.Sebagian besar diukur secara finansial
3.Pertanggungjawaban kepada pemegang saham dan kreditur
4.Berfokus pada organisasi secara keseluruhan
5.Tidak dapat melihat masa depan secara detail
6.Aturan pelaporan ditentukan oleh undang – undang, standar akuntansi, pasar modal, dan praktik akuntansi.
7.Laporan keuangan diperiksa oleh auditor independen
8.Accrual Accounting
PERSAMAAN

Dokumen – dokumen sumber
Berperan sebagai hubungan masyarakat


Laporan keuangan pemerintahan yang buruk dapat menimbulkan implikasi negatif, antara lain :
a.       Menurunkan kepercayaan masyarakat kepada pengelola dana publik.
b.      Investor akan takut menanamkan modalnya karena laporan keuangan tidak dapat diprediksi         yang berakibat meningkatnya resiko investasi.
c.       Pemberi donor akan mengurangi atau menghentikan bantuannya.
d.      Kualitas keputusan menjadi buruk.
e.       Laporan keuangan tidak dapat mencerminkan kinerja aktual. Pemberi informasi keuangan yang tidak dapat diandalkan akan mempengaruhi kualitas keputusan baik bagi pemakai internal meupun pemakai eksternal.

G. LUAS DISCLOSURE YANG DIPERLUKAN
Pemerintah harus menentukan kebijakan yang menjelaskan komponen apa saja yang dapat dikategorikan sebagai pendapatan atau biaya operasi yang tepat untuk suatu unit kerja yang dilaporkan, luas pengungkapan (disclosure) dan kebijakan – kebijakan akuntansi yang dipraktikkan secara konsisten. Pemerintah dapat diharapkan dapat memberikan atmbahan informasi untuk hal – hal sebagai berikut :
  1. Fokus pengukuran dan dasar akuntansi yang digunakan untuk pembuatan laporan.
  2. Kebijakan menghapuskan / menghentikan aktivitas internal unit kerja pada Laporan Aktivitas.
  3. Kebijakan kapitalisasi aktiva dan menaksir umur ekonomi aktiva – aktiva tersebut untuk menentukan biaya depresiasinya.
  4. deskripsi mengenai jenis – jenis transaksi yang masuk dalam penerimaan program dan kebijakan untuk mengalokasikan biaya – biaya tidak langsung kepada suatu fungsi atau unit kerja dalam Laporan Aktivitas.
  5. Kebijakan pemerintah dalam menentukan pendapatan operasi dan non – operasi.
  6. Pemerintah harus mengungkapkan secara detail/lengkap dalam catatan (notes) laporan keuangan mengenai aset moodal dan utang jangka panjang. Aset modal yang tidak didepresiasi harus diungkapkan secara terpisah dari aset modal yang didepresiasi. Informasi mengenai kewajiban jangka panjang, meliputi obligasi, utang wesel, pinjaman, utang leasing, tuntutan, dan sebagainya.
Akuntansi Sektor publik memiliki peran utama untuk menyiapkan laporan keuangan sebagai salah satu bentuk pelaksanaan akuntabilitas publik. Dilihat dari sisi internal organisasi laporan keuangan sektor publik merupakan alat pengendalian dan evaluasi kinerja manajerial dan organisasi. Sedangkan dari sisi eksternal, laporan keuangan merupakan alat pertanggungjawaban terhadap publik dan sebagai dasar untuk mengambil keputusan. Akuntansi sektor publik bertujuan untuk memberi informasi yang bertujuan untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial, politik, dan sebagai bukti pertanggungjawaban dan pengelolaan, serta untuk memberi informasi yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja manajerial dan organisasional. Laporan keuangan pemerintahan dan laporan keuangan komersial memiliki perbedaan. Pernedaan tersebut meliputi jenis laporan yang dihasilkan, elemen laporan keuangan, tujuan laporan keuangan, dan teknik akuntansi yang digunakan.

Sabtu, 13 April 2013

PASANG IKLAN MURAH HANYA DISINI

para sahabat yang ingin menjalin kerjasama dengan wahyoenoegroho.blogspot.com bisa mengiklankan jika anda berkenan ...

Peraturan


  • Banner/iklan tidak boleh mengandung unsur Sara, Pornografi, Kebohongan, yang melanggar Hukum dll.
  • Materi dalam iklan sepenuhnya menjadi tanggung jawab sang pemasang iklan, kami tidak bertanggung jawab atas segala tuntutan, kritik dsb.
  • Banner/iklan di buat sendiri oleh si pemasang iklan sesusai ukuran yang tersedia.
  • Pemasang iklan hanya boleh mengganti banner hanya 2x/bulan.
  • Banner terpasang setelah semua di sepakati, dan seandai ragu admin akan memasang terlebih dahulu banner/iklan, namun seandainya 1x24 belum juga melakukan pembayaran iklan akan dihapus

Space iklan

    • 125x125 dibagian sidebar Rp.15.000rb/Bulan
    • 300x250 dibagian sidebar Rp.25.000rb/Bulan
    • 600x100 diatas Judul Posting Rp.40.000rb/Bulan
    • Bawah Header full x lebar 125 Rp 70.000rb/Bulan
    • 300x250 dalam postingan Rp 100.000rb/Bulan

contact us : wahyu99.wn@gmail.com

...TERIMA KASIH....

Jumat, 12 April 2013

SLIDE PPT_TA_SUWARDJONO

slide show teori akuntansi __suwardjono donwload DI SINI

TEORI AKUNTANSI__AKUNTANSI PERUBAHAN HARGA

AKUNTANSI UNTUK PERUBAHAN HARGA
Akuntansi perubahan harga (accounting for price changes) mengacu pada perlakuan akuntansi terhadap perubahan  atau selisih harga dan masalah akuntansi dalam kondisi yang didalamnya harga-harga berubah.
Rerangka Akuntansi Pokok
Rerangka akuntansi pokok akan menghasilkan statemen keuangan dasar. Paton dan Littleton menegaskan bahwa data dasar hendaknya merupakan angka yang terandalkan yaitu obyektif dan dapat diverifikasi.
Tujuan pelaporan keuangan tidak terbatas pada masalah pertanggungjelasan tetapi juga pada pemenuhan kebutuhan pengambilan keputusan ekonomi yang lebih luas. Tujuan penyajian informasi untuk pertanggung jawaban menjadi tidak berarti atau bahkan dapat diganti sama sekali.
Kos merupakan jumlah rupiah kesepakatan dalam rangka memperoleh barang dan jasa dan merupakan jumlah rupiah kesepakatan dalam rangka penyerahan produk  atau jasa yang dihasilkan perusahaan.
Masalah akuntansi
Sebagai data dasar, dalam kondisi perubahan harga akuntansi kos historis menghadapi tiga masalah fundamental yang berkaitan dengan penilaian (valuation), unit pengukur (measurement unit) dan pemertahanan kapital (capital maintenance).
·         Masalah Penilaian
Nilai aset individual atau spesifik akan berubah kalau dibandingkan dengan aset tertentu yang lain meskipun daya beli uang tidak berubah. Perubahan ini disebabkan oleh penggunaan teknologi yang berbeda atau kemampuan produk baru yang lebih tinggi.
Persepsi atau selera orang terhadap manfaat atau nilai barang tertentu dapat pula menyebabkan perubahan nilai yang akhirnya mempengaruhi harga barang tersebut. Perubahan harga semacam ini  disebut dengan perubahan harga spesifik.
Model akuntansi untuk menghadapi masalah ini adalah akuntansi nilai sekarang  yang pengukuran  nilainya bergantung pada dasar penilaian yang dianut yaitu kos sekarang atau nilai keluaran sekarang.
·         Masalah Unit Pengukur
Daya beli uang dapat berubah sehingga unit moneter sebagai pengukur nilai tidak bersifat homogenus lagi kalau dikaitkan dengan waktu. Perubahan  nilai unit pengukur ini terjadi karena perubahan tingkat harga secara umum dalam ekonomi suatu negara. Artinya, kalau nilai atau manfaat suatu barang tidak berubah, jumlah unit moneter yang dapat digunakan untuk memperoleh barang yang sama akan berbeda dari waktu ke waktu karena daya beli uang berubah.
Secara umum, daya beli uang semakin menurun karena adanya inflasi. Akuntansi menghadapi masalah ini karena kos yang diukur satuan rupiah nominal tidak lagi homogenus untuk beberapa pos sehingga penjumlahan kos vertikal atau horisontal sebenarnya tidak bermakna lagi.
·         Masalah Pemertahanan Kapital
Laba adalah kenaikan kapital dalam suatu periode yang dapat didistribusi atau dinikmati setelah kapital awal dipertahankan. Untuk menentukan laba dengan mempertahankan kapital, tiga hal penting dalam mengukur kapital harus dipertimbangkan yaitu dasar penilaian, skala pengukuran, dan jenis kapital terutama dalam hal terjadi perubahan harga atau nilai. Masalah unit pengukur dalam perubahan harga berkaitan dengan skala pengukuran. Masalah pemertahanan kapital dalam perubahan harga berkaitan dengan jenis kapital yang harus dipertahankan yaitu finansial atau fisis.
Bila pengaruh perubahan harga seperti di atas tidak diperhatikan, dalam keadaan perubahan harga menarik, perhitungan laba atas dasar kos historis cenderung tersaji lebih. Hal ini disebabkan perubahan akibat kenaikan harga atau untuk penahanan melekat pada angka laba. Angka laba yang tersaji lebih dapat mengakibatkan distribusi laba yang melebihi jumlah yang dapat menyisakan laba untuk mempertahankan kapital.
Pos-Pos Moneter dan Nonmoneter
Pos Moneter
Pos-pos moneter terdiri atas aset moneter dan kewajiban moneter. Aset moneter adalah klaim untuk menerima kas di masa mendatang dengan jumlah dan saat yang pasti tanpa mengaitkan dengan harga masa datang barang dan jasa tertentu.
Kewajiban moneter adalah keharusan untuk membayar uang di masa mendatang dengan jumlah dan saat pembayaran yang sudah pasti. Implikasi perubahan harga terhadap pos-pos moneter lebih berkaitan dengan perubahan daya beli yang menimbulkan untung atau rugi daya beli. Untung atau rugi daya beli timbul kalau perusahaan menahan pos-pos moneter dalam keadaan daya beli berubah.
Pos-Pos Nonmoneter
Pos-pos nonmoneter adalah pos-pos selain yang bersifat moneter yang juga terdiri atas aset nonmoneter dan kewajiban nonmoneter. Aset nonmoneter adalah aset yang mengandung jumlah rupiah yang menunjukkan nilai dan nilai tersebut berubah-ubah dengan berjalannya waktu atau aset yang merupakan klaim untuk menerima potensi jasa atau manfaat fisis tanpa memperhatikan perubahan daya beli.
Kewajiban nonmoneter adalah keharusan untuk menyerahkan barang dan jasa atau potensi jasa lainnya dengan kuantitas tertentu tanpa memperhatikan daya beli atau perubahan nilai barang atau potensi jasa tersebut pada saat diserahkan. Implikasi perubahan harga terhadap pos nonmoneter adalah terjadinya perbedaan nilai tukar antara saat pos-pos tersebut diperoleh atau terjadi dan nilai tukar saat meretia diserahkan atau dilaporkan pada akhir perioda.
Pos-pos moneter berkaitan dengan untung atau rugi daya beli sedangkan pos-pos nonmoneter dengan untung atau rugi penahanan.
Perubahan Harga
Harga merepresentasi nilai tukar barang dan jasa pada suatu saat dalam suatu lingkungan ekonomik. Barang dan jasa dapat berupa barang dan jasa antara yaitu berupa faktor produksi atau produk akhir (barang dan jasa untuk konsumsi).
Harga masukan adalah harga faktor produksi dan harga barang atau jasa antara yang diperoleh untuk tujuan diolah lebih lanjut. Harga keluaran adalah harga barang dan jasa yang dijual sebagai produk perusahaan. Pasar faktor produksi disebut pasar masukan dan pasar produk akhir disebut pasar keluaran.
Secara umum, perubahan harga adalah perbedaan jumlah rupiah untuk memperoleh barang atau jasa yang sama pada waktu yang berbeda dalam pasar yang sama (masukan atau keluaran). Dari segi akuntansi, perubahan harga adalah perbedaan antara kos tercatat suatu objek (pos) dan jumlah rupiah yang menggambarkan nilai objek (pos) pada saat tertentu. Dari sudut perusahaan, perbedaan harga masukan dan keluaran bukan merupakan perubahan harga tetapi lebih merupakan laba yaitu kenaikan nilai ekonomik yang diharapkan karena proses produksi.
Karakteristik perubahan harga barang dan jasa, ada tiga jenis perubahan harga yaitu : (1) perubahan harga umum, (2) perubahan harga spesifik, dan (3) perubahan harga relatif
1.      Perubahan Harga Umum
Perubahan harga umum mencerminkan kenaikan atau penurunan nilai tukar satuan uang atau dikenal dengan perubahan daya beli. Perubahan tersebut dapat disebabkan pada umumnya oleh kekuatan-kekuatan faktor ekonomik seperti tersedianya uang atau kecepatan beredarnya uang dibandingkan dengan tersedianya barang atau jasa dalam perekonomian suatu negara. Penyebab  lain adalah ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran barang dan jasa secara umum atau perubahan harga pasar dunia untuk komoditas dasar tertentu. Perubahan harga umum ditandai oleh perubahan seluruh harga barang dan jasa dengan tingkat dan arah yang sama.
o   Inflasi dan Daya Beli Uang
Indeks harga dapat memberi gambaran perubahan tingkat harga dari waktu ke waktu. Perubahan indeks harga merefleksi pula perubahan daya beli atau nilai tukar uang. Kenaikan indeks harga berarti penurunan daya beli demikian pula sebaliknya. Daya beli uang adalah kemampuan satuan uang pada saat tertentu untuk ditukarkan dengan barang.
Gejala kenaikan tingkat harga umum dari waktu ke waktu disebut inflasi. Inflasi ditunjukkan oleh indeks harga umum yang cenderung menaik dari waktu ke waktu. Perubahan relatif indeks harga dari perioda satu ke perioda berikutnya disebut dengan laju inflasi.
o   Implikasi Akuntansi
 Kos berbagai objek yang diukur dengan satuan uang pada waktu yang berbeda-beda sebenarnya merupakan jumlah rupiah yang tidak homogenus sehingga tidak dapat dijumlahkan. Karena bersifat moneter, meretia sudah merefleksi kos atau harga sekarang setiap saat atau pada tanggal pelaporan. Dengan adanya perubahan daya beli, perusahaan kemungkinan akan mendapat untung atau menderita rugi karena perusahaan menahan pos-pos moneter.
Untung atau rugi daya beli pos moneter terjadi apabila perusahaan menahan aset moneter atau mempunyai utang moneter dalam jangka waktu tertentu. Dalam kondisi inflasi, menahan aset moneter akan menimbulkan rugi daya beli. Dalam kndisi deflasi menahan aset moneter akan memberikan untung  daya beli dan menahan utang moneter akan mengakibatkan rugi daya beli.
o   Interpretasi Untung / Rugi Daya Beli
Jumlah rupiah untung atau rugi daya beli merupakan informasi untuk membantu pemakai dalam menentukan laba ekonomik perusahaan karena informasi tersebut berkaitan dengan seberapa jauh kapital secara ekonomik harus dipertahankan.
Untung daya beli penahanan utang dapat diperlakukan sebagai pengurangan aset yang diperoleh dengan utang tersebut.  Untung atau rugi daya beli pos moneter lancar dapat dianggap terrealisasi pada saat pos aset moneter lancar diterima uangnya atau pada saat utang moneter lancar dilunasi. Dari sudut pandang perusahaan sebagai kesatuan usaha, untung atau rugi daya beli utang jangka panjang dalam suatu perioda tidak mempengaruhi besarnya laba.
Dari sudut likuiditas, untung atau rugi daya beli akan memberi informasi apakah perusahaan dapat menjaga likuiditas operasinya. Dalam kondisi inflasi, tentu saja modal kerja moneter akan cenderung menurun daya belinya.
2.      Perubahan Harga Spesifik
Perubahan harga spesifik adalah perubahan harga barang tertentu karena nilai instrinsik barang tersebut berubah sehingga nilai tukarnya juga berubah baik di pasar masukan maupun pasar keluaran.
Perubahan harga spesifik terjadi karena berbagai faktor antara lain perubahan selera konsumer, perubahan teknologi di bidang teknik industri dan spekulasi atau perubahan harapan masyarakat terhadap kuantitas barang dan jasa tertentu yang tersedia dalam masyarakat.
Perubahan harga spesifik dalam pasar masukan akan mengakibatkan kenaikan atau penurunan kos aset yang  yang akhirnya mempengaruhi biaya bagi perusahan. Perubahan harga spesifik dalam pasar keluaran akan mengakibatkan kenaikan atau penurunan pendapatan perusahaan.
o   Implikasi Akuntansi
Dalam akuntansi kos historis, perubahan harga spesifik ini tidak diperhatikan dan dengan sendirinya perubahan ini akan tersembunyi dalam perhitungan laba. Seandainya pengaruh perubahan harga spesifik tersebut dikeluarkan dari perhitungan laba, pengaruh ini akan menjadi untung atau rugi penahanan.
o   Interpretasi Untung/Rugi Penahanan
Untung penahanan merupakan informasi tentang jumlah rupiah untuk mempertahankan kapital.
Dari segi evaluasi kinerja manajemen, akuntansi kos sekarang sebenarnya memberi informasi tentang kegiatan yang benar-benar merupakan upaya manajemen dan kegiatan yang semata-mata hanya menahan aset dalam kaitannya dengan pengelolaan kapital fisis.  Laba operasi merupakan hasil kegiatan produktif, sendangkan untung penahanan merupakan hasil kegiatan penahanan aset semata. Laba operasi atas dasar kos sekarang merupakan pengukur efisiensi pengelolaan dana atau kapital fisis perusahaan yang sebenarnya.
Dalam kondisi harga yang menarik, biaya atas dasar kos sekarang yang dibebankan ke pendapatan akan cenderung lebih tinggi daripada biaya historis karena itu laba akan cenderung lebih kecil.
3.      Perubahan Harga Relatif
Perubahan harga relatif mengukur tingkat penyimpanan perubahan harga barang atau jasa tertentu terhadap perubahan akibat perubahan tingkat harga umum seluruh barang dan jasa. Perubahan harga relatif adalah perubahan harga setelah pengaruh perubahan daya beli dikeluarkan atau diperhitungkan.
Kalau unit moneter dihomogenuskan dengan indeks harga umum, statemen laba-rugi akan menggambarkan laba real secara ekonomik. Pengaruh perubahan harga relatif tidak dapat terungkapkan secara penuh kalau penyesuaian tidak dilakukan baik untuk perubahan harga spesifik maupun untuk perubahan harga umum. Model akuntansi yang memperhitungkan pengaurh perubahan harga relatif sebenarnya merupakan bastar atau hibrida antara model akuntansi daya beli konstan dan akuntansi kos sekarang. Model hibrida tersebut disebut akuntansi kos sekarang daya beli konstan.
Ø  Akuntansi Daya Beli Konstan
Tujuan akuntansi daya beli konstan adalah mempertahankan kapital atas dasar daya beli.
Pemilihan Indeks Harga untuk Konversi
Untuk dapat menyajikan statemen keuangan berbasis daya beli, data kos historis harus dikonversi menjadi kos daya beli pada saat pelaporan.
Untuk menyusun statemen keuangan lengkap dalam daya beli, semua pos baik neraca atau laba-rugi harus dikonversi. Bila indeks rata-rata digunakan dan pos-pos laba rugi terjadi secara merata selama perioda, rupiah daya beli yang didapat untuk suatu pos biasanya hampir sama dengan jumlah rupiah nominalnya.
Keunggulan dan Kelemahan
Argumen yang biasanya diajukan untuk mendukung penyajian informasi daya beli konstan adalah :
1.      Akuntansi daya beli konstan menjadi angka akuntansi lebih bermakna
2.      Dengan akuntansi daya beli konstan, pembandingan antarperioda akan memberikan informasi yang  lebih bermakna daripada  pembandingan atas dasar rupiah nominal
3.      Pembandingan data antarperusahaan juga akan menjadi lebih berarti dan informatif
4.      Akuntansi daya beli konstan akan menghasilkan informasi laba atas dasar konsep mempertahankan kapital
5.      Pejabat pemerintah sudah terbiasa menganalisis data keuangan atas dasar nilai real, sehingga pelaporan keuangan perusahaan dengan menggunakan rupiah nominal kemungkinan dapat menyebabkan kebijakan pemerintah yang merugikan perusahaan
6.      Akuntansi daya beli konstan merupakan sarana mengeluarkan pengaruh perubahan harga umum tanpa harus mengubah atau mengganti struktur akuntansi yang sudah berjalan.
7.      Akuntansi daya beli konstan dapat mengatasi atau meniadakan sama sekali metoda akuntansi yang dimaksudkan untuk menanggulangi perubahan harga secara parsial atau secara pos per pos
Beberapa keberatan dan kelemahan terhadap akuntansi daya beli konstan adalah :
1.      Akuntansi daya beli konstan mendasarkan diri pada data kos historis sehingga kelemahan-kelemahan yang melekat pada kos historis tidak seluruhnya dapat dihilangkan atau diatasi. Jadi, akuntansi daya beli konstan belum memperhitungkan pengaruh perubahan harga spesifik
2.      Manfaat informasi tambahan kemungkinan besar tidak sepadan dengan kos untuk menyusun statemen keuangan daya beli konstan
3.      Acapkali stateman keuangan daya beli konstan diinterpretasi secara keliru sebagai informasi tentang nilai sekarang padahal informasi yang disajikan oleh akuntansi daya beli konstan bukan merupakan nilai sekarang, nilai yang dapat direalisasi, atau bahkan nilai diskonan
4.      Untung rugi daya beli tidak mempunyai makna atau interpretasi yang jelas atau intuitif.
5.      Acapkali indeks yang digunakan untung menghomogenuskan unit pengukur tidak mewakili perubahan daya beli yang terkandung dalam aset perusahaan sehingga hasil perhitungan akuntansi daya beli konstan diragukan keterandalannya.
Kapital Daya Beli
Kapital daya beli sebenarnya merupakan kapital finansial. Kapital finansial, laba terjadi dari kenaikan jumlah rupiah kapital tanpa memperhatikan wujud kapital tersebut. Kapital daya beli adalah jumah rupiah kapital finansial yang telah dikonversi menjadi daya beli.
Ø  Akuntansi Kos Sekarang
Tujuan akuntansi kos sekarang adalah mengukur laba suatu perioda dengan mempertahankan kapital semula. Kapital diukur atas dasar kapasitas operasi atau kemampuan untuk menyediakan barang dan jasa dengan kuantitas yang sama dengan kapasitas atau kemampuan kapital sebelumnya.
Dasar Pengukuran Kos Sekarang
1.      Kos Pengganti
Penekanan diletakkan pada kos pengganti aset yang dikuasai perusahaan dengan aset yang sejenis atau sama fungsinya. Kos pengganti ini, secara konseptual laba perioda akan terjadi atas dua unsur yaitu : (1) laba operasi dan (2) untung atau rugi penahanan akibat perubahan harga relatif.
FASB memberi pedoman pengukuran fasilitas fisis yang sudah terpakai dengan cara berikut :
a.       Mengukur kos sekarang suatu fasilitas fisis baru yang mempunyai potensi jasa yang sama dengan potensi jasa fasilitas pada waktu dibeli perusahaan dan menguranginya dengan depresiasi yang diperhitungkan atas dasar kos baru sesuai metoda yang sama
b.      Mengukur kos sekarang suatu fasilitas fisis beka yang sama umum dan kondisinya dengan aset yang sekarang dikuasai/dimiliki perusahaan
c.       Mengukur kos sekarang suatu fasilitas fisis baru yang mempunyai potensi jasa yang berbeda dengan yang sekarang dikuasai/dimiliki perusahaan dan menyesuaikan kos baru tersebut terhadap perbedaan-perbedaan nilai potensi jasa akibat perbedaan umur, kapasitas, kualitas jasa dan kos pemeliharaan/pengoperasian.
2.      Nilai Jual Sekarang
Kos sekarang aset diukur atas dasar harga aset senandainya pada saat sekarang perusahaan memilih untuk menjual aset tersebut alih-alih memakainya untuk operasi. Nilai jual sekarang berarti jumlah rupiah pendapatan yang dapat direalisasi seandainya aset dijual sekarang.
3.      Nilai Terrealisasi Harapan
Pendekatan ini sama dengan nilai jual sekarang hanya pengukuran dilakukan atas dasar nilai sekarang aliran kas masa datang yang diterima dari aset atau dibayar untuk aset atau utang bersangkutan.
Nilai penggunaan adalah nilai sekarang aliran kas di masa mendatang yang diharapkan akan diterima dari penggunaan aset oleh perusahaan. Nilai pasar sekarang adalah jumlah rupiah kas, atau setara kas yang diharapkan akan dapat diperoleh dari penjualan suatu aset dikurangi dengan biaya penjualan yang terlibat dalam proses penjualan aset tersebut.
Kos sekarang dan Pemertahanan Kapital
Akuntansi kos sekarang dilandasi konsep mempertahankan kapital. Perubahan harga aset yang ditahan selama suatu perioda menimbulkan untung atau rugi penahanan.
Untuk kapital finansial untung atau rugi ini akan diperhitungkan dalam penentuan laba perioda sebagai untung terrealisasi. Perbedaan utama antara konsep mempertahankan kapital fisis dan kapital finansial adalah bahwa dalam mempertahankan kapital fisis, untung atau rugi penahanan tidak dimasukkan sebagai komponen laba perioda tetapi diperlakukan sebagai penyesuai ekuitas pemegang saham.
Sumber Informasi dan Teknik Pengukuran penentuan kos sekarang
1.      Pengindeksan (Indexation)
Sumber informasi dapat berupa (1) indeks harga yang dihasilkan pihak eksternal untuk kelompok barang atau jasa yang diukur atau (2) indeks harga yang dihasilkan sendiri oleh perusahaan berdasarkan catatan historis untuk kelompok barang ataujasa yang diukur
2.      Penghargaan Langsung (Direct Pricing)
Informasi dari luar berupa (1) harga faktur sekarang, (2) daftar harga dari penjual barang atau jasa (price list) atau kutipan harga lain atau taksiran, dan (3) kos produksi standar yang menggambarkan kos sekarang.
3.      Pengkosan Unit (Unit Costing)
Teknik ini digunakan untuk menaksir kos reproduksi suatu barang. Teknik ini digunakan untuk barang tau jasa yang tidak mempunyai pasar keluaran atau barang yang bersifat khusus (tidak standar).
4.      Penghargaan fungsional (Functional Pricing)
Teknik ini digunakan untuk menentukan kos pengganti suatu fungsi produksi atau pemrosesan dan bukanya suatu aset secara individual atau kelompok aset yang masing-masing berdiri sendiri.
Keunggulan dan Kelemahan
Argumen yang diajukan untuk mendukung disediakannya informasi kos sekarang :
1.        Tindakan manajemen untuk menghadapi perubahan harga biasanya diwujudkan dalam keputusan yang didasarkan atas harapan atau prediksi adanya perubahan harga di masa datang untuk barang atau jasa yang diperoleh perusahaan.
2.        Akuntansi kos sekarang dapat menunjukkan laba operasi dan untung penahanan sehingga dapat memberikan informasi tentang pengaruh perubahan harga terhadap profitabilitas perusahaan yang sesungguhnya.
3.        Informasi kos sekarang bermanfaat dalam analisis kemampuan perusahaan untuk menjaga kapasitas operasi sekaligus untuk membagi dividen.
4.        Neraca atas dasar kos sekarang menggambarkan nilai ekonomik aset dan utang yang lebih realistik dibandingkan neraca berbasis kos historis.
5.        Akuntansi kos sekarang akan memberikan informasi tentang efisiensi suatu perusahaan yang lebih baik dan dapat diperbandingkan secara lebih bermakna dengan perusahaan lain.
6.        Untuk mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan, akuntansi kos sekarang mendasarkan pada konsep pemertahanan kapital yang semestinya atas dasar perkembangan dan kondisi perusahaan yang mutakhir.
Kritik umum yang ditujukan terhadap akuntansi kos sekarang :
1.        Belum  ada definisi yang tegas dan tunggal tentang apa yang dimaksud aset pengganti dan bagaimana aset tersebut diukur.
2.        Akuntansi kos sekarang belum mempertimbangkan pengaruh perubahan daya beli uang.
3.        Konsep mempertahankan kapital yang menjadi landasan kos sekarang sebenarnya bukan merupakan fungsi akuntansi atau laporan tetapi fungsi manajemen.
4.        Kerumitan penyususunan informasi kos sekarang sebagai pelengkap tidak sepadan dengan manfaat yang diperoleh.
Ø  Akuntansi Hibrida
Akuntansi daya beli konstan berusaha untuk mengatasi masalah unit pengukur tidak stabil sedangkan akuntansi kos sekarang berusaha untuk mengatasi masalah panilaian.
Perbedaan Akuntansi Daya Beli Konstan dan Kos Sekarang


Akuntansi Daya Beli Konstan
1.         Mengatasi masalah unit pengukur.
2.         Merevisi atau merevaluasi aset moneter pada akhir perioda.
3.         Menggunakan indeks harga umum karena sasaeannya perubahan umum.
4.         Mengabaikan untung atau rugi penahanan pada saat revaluasi.
5.         Mengungkapkan untung atau rugi daya beli atas aset monoter reto.
6.         Untung atau rugi sebagai selisih lebih bermakna sebagai penyesuai kapital daripada komponen laba dalam rangka pemertahanan kapital.
Akuntansi Kos Sekarang
1.         Mengatasi masalah penilaian.
2.         Merevisi atau merevaluasi aset nonmoneter secara terus menerus.
3.         Menggunakan indeks harga spesifik karena sasarannya perubahan harga spesifik.
4.         Mengabaikan untung atau rugi daya beli.
5.         Mengungkapkan untung atau rugi penahanan atas aset nonmoneter neto.
6.         Untung atau rugi sebagai selisih lebih bermakna sebagai komponen laba daripada penyesuai kapital dalam rangka pemertahanan kapital.


Standar Akuntansi Perubahan Harga
Dengan dikeluarkannya SFAS No. 89, FASB telah mengubah status pelaporan informasi perubahan harga dari wajib menjadi anjuran. Secara autoritatif pengungkapan informasi perubahan harga setelah SFAS  No. 89 sebenarnya bersifat sukarela. Standar akuntansi perubahan harga dalam profesi akuntansi di Amerika memang mempunyai riwayat yang agak unik. Standar yang cukup penting yang berpautan dengan pembahasan dalam bab ini adalah SFAS No. 33, No. 82 (1984), dan terakhir No. 89 (1986).27
§  SFAS No. 33
Semula melalui SFAS No. 3, FASB mewajibkan informasi pelengkap atas pengaruh inflasi dan perubahan harga spesifik dalam laporan tahunan. SFAS No. 33 tidak menuntut penyajian komprehensif statemen keuangan atas dasar kos sekarang atau daya beli kostan tetapi hanya mewajibkan pengungkapan sebagian informasi yang membantu pemakai untuk mengevaluasi pengaruh perubahan harga.
Untuk akuntansi daya beli konstan, butir-butir minimum yang harus diungkapkan adalah :
1.         Informasi tentang laba dari operasi berlanjut untuk tahun berjalan atas dasar daya beli konstan.
2.         Untung atu rugi daya beli atas pos-pos moneter neto untuk tahun berjalan.
Dalam SFAS No. 33, FASB menetapkan informasi minimal yang harus diungkapkan atas dasar kos sekarang sebagai berikut :
1.         Informasi tentang laba dari operasi berlanjut untuk tahun berjalan atas dasar kos sekarang.
2.         Jumlah rupiah kos sekarang sediaan dan fasilitas fisis pada akhir tahun.
3.         Untung dan rugi perusahaan selama tahun berjalan untuk sediaan dan fasilitas fasis.
§  SFAS No. 82
FASB menerbitkan SFAS No. 82 yang isinya meniadakan beberapa pengungkapan yang sebelumnya diatur dalam SFAS No. 33. Standar baru ini meniadakan atau membatalkan ketentuan untuk mengungkapkan informasi daya beli konstan.
§  SFAS No. 89
SFAS No. 89 tidak lagi mewajibkan (to require) pengungkapan pengaruh perubahan harga sebagai informasi pelengkap tetapi sangat menganjurkan (to encourage) pengungkapan tersebut.
Model Akuntansi dan Implementasinya
Standar pelaporan perubahan harga menyangkut empat model yaitu:
1.      akuntansi kos historis
2.      akuntansi daya beli konstan
3.      akuntansi kos sekarang
4.      akuntansi kos sekarang/daya beli konstan.
Suatu model akuntansi perubahan harga ditentukan oleh kombinasi tiga faktor:
1.      Dasar penilaian
2.      Skala pengukuran
3.      Jenis Kapital
Model 1. Berbasis kos historis dengan skala pengukuran nomimal untuk capital bersifat financial.
Model 2. Besarnya untung atau rugi daya beli suatu periode ditentukan oleh indeks harga yang dipilih sebagai basis
Model 3. Kos sekarang sebenarnya adalah kos sekarang pada saat penjualan.
Model 4. Model ini merupakan model hibrida yaitu penggabungan akuntansi daya beli   konstan dan akuntansi kos sekarang yang semula berdiri sendiri.
Model 5. Model ini sama dengan model 3 tetapi jenis capital yang diukur adalah fisis
Model 6. Laba yang didistribusi sama dengan model 5. Perbedaannya terletak pada unit pengukur yang berubah dan diperhitungkannya rugi daya beli dan besarnya jumlah penyesuaian capital fisis untuk mempertahankan kapital
Model 7. Model ini tidak berbeda dengan kos sekarang hanya kos sekarang didefinisi sebagai harga jual sehingga laba dimaknai sebagai aliran kas bersih masa datang baik yang telah terealisasi maupun belum.
Model 8. Model ini merupakan pengembangan model 7 dengan memasukkan unsur perubahan daya beli dalam hitungan laba sehingga semua angka rupiah dikalikan dengan indeks yang sesuai


sumber : dwiermayanti.wordpress.com