LAPORAN KEUANGAN ORGANISASI SEKTOR PUBLIK
A. PENGERTIAN
Akuntansi sektor
publik memiliki peran penting untuk menyiapkan laporan keuangan sebagai salah
satu bentuk pelaksanaan akuntabilitas publik. Akuntansi dan laporan keuangan
mengandung pengertian sebagai suatu proses pengumpulan, pengolahan, dan
pengkomunikasian informasi yang bermanfaat untuk pembuatan keputusan dan untuk
menilai kinerja organisasi. Organisasi sektor publik dituntut untuk dapat
membuat laporan keuangan eksternal yang meliputi laporan keuangan formal,
seperti Laporan Surplus/Defisit, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Rugi/Laba,
Laporan Aliran Kas, Neraca, serta Laporan Kinerja yang dinyatakan dalam ukuran
finansial dan non-finansial. Terdapat beberapa alasan mengapa perlu dibuat laporan
keuangan. Dilihat dari sisi manajemen perusahaan, laporan keuangan merupakan
alat pengendalian dan evaluasi kinerja manajerial dan organisasi. Sedangkan
dari sisi pemakai eksternal, laporan keuangan merupakan salah satu bentuk
mekanisme pertanggungjawaban dan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan.
Organisasi sektor publik diwajibkan untuk membuat laporan keuangan dan laporan
tersebut perlu diaudit untuk menjamin telah dilakukannya true and fair
presentation.
B. TUJUAN DAN FUNGSI LAPORAN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK
Secara umum, tujuan
dan fungsi laporan keuangan sektor publik adalah :
1.
Kepatuhan dan Pengelolaan (compliance and stewardship)
Laporan
keuangan digunakan untuk memberikan jaminan kepada pengguna laporan keuangan
dan pihak otoritas penguasa bahwa pengelolaan sumber daya telah dilakukan
sesuai dengan ketentuan hokum dan peraturan lain yang telah ditetapkan.
2. Akuntabilitas dan Pelaporan Retrospektif (accountability and
retrospective reporting).
Laporan
keuangan digunakan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik, untuk
memonitor kinerja dan mengevaluasi manajemen, memberikan dasar untuk mengamati trend
antar kurun waktu, pencapaian atas tujuan yang telah ditetapkan, dan
membandingkannya dengan kinerja organisasi lain yang sejenis jika ada, serta
memungkinkan pihak luar untuk memperoleh informasi biaya atas barang dan jasa
yang diterima dan untuk menilai efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber
daya organisasi.
3. Perencanaan dan Informasi Otorisasi (planning and authorization
information)
Laporan
keuangan berfungsi untuk memberikan daar perencanaan kebijakan dan aktivitas di
masa yang akan datang dan untuk memberikan informasi pendukung mengenai
otorisasi penggunaan dana.
4. Kelangsungan Organisasi (viability)
Laporan
keuangan berfungsi untuk membantu pembaca dalam menentukan apakah suatu
organisasi atau unit kerja dapat meneruskan menyediakan barang dan jasa
(pelayanan) di masa yang akan datang.
5. Hubungan Masyarakat (public relation)
Laporan
keuangan berfungsi untuk memberikan kesempatan kepada organisasi, untuk
mengemukakan pernyataan atas prestasi yang telah dicapai kepada pemilik yang
dipengaruhi karyawan dan masyarakat serta sebagai alat komunikasi dengan public
dan pihak-pihak lain yang berkepentingan.
6. Suber Fakta dan Gambaran (source of facts
and figures)
Laporan
keuangan bertujuan untuk memberikan informasi kepada kelompok kepentingan yang
ingin mengetahui organisasi secara lebih mendalam.
Bagi organisasi
pemerintahan, tujuan umum akuntansi dan laporan keuangan adalah :
1. Untuk memberikan informasi yang digunakan dalam pembuatan keputusan
ekonomi, sosial, dan politik serta sebagai bukti pertanggungjawaban (accontability)
dan pengelolaan (stewardship).
2. Untuk memberikan informasi yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja
manajerial dan organisasional.
Laporan keuangan untuk mendukung pembuatan keputusan ekonomi, sosial, dan
politik tersebut meliputi informasi yang digunakan untuk :
a. membandingkan kinerja keuangan aktual dengan yang dianggarkan
b. menilai kondisi keuangan dan hasil-hasil operasi
c. membantu menentukan tingkat kepatuhan terhadap peraturan perundangan
yang terkait dengan masalah keuangan lainnya
d. membantu dalam mengevaluasi efisiensi dan efektivitas.
Govermental Accounting Standards Board (GASB) dalam Concepts
Statement No. 1 tentang Objectives of Finacial Reporting menyatakan
bahwa akuntabilitas merupakan dasar dari pelaporan keuangan di pemerintah.
Akuntabilitas merupakan tujuan tertinggi pelaporan keuanganpemerintah. GASB
menjelaskan keterkaitan akuntabilitas dan pelaporan keuangan sebagai berikut :
…Accountability
requires governments to answer to the citizenry to justify the raising of
public resources and the purpose for which they are used. Governmental
accountability is based on the belief that the citizenry has a “right to know,”
a right to receive openly declared facts that may lead to public debate by the
citizens and their elected representatives. Financial reporting plays a major
role in fulfilling government’s duty to be publicly accountable in a democratic
society (par.56).
Laporan keuangan sebagai sumber informasi financial memiliki pengaruh
yang sangat besar terhadap kualitas keputusan yang dihasilkan. Laporan keuangan
merupakan tindakan pragmatis,oleh karena itu laporan keuangan pemerintah harus
dievaluasi dalam hal manfaat laporan tersebut terhadap kualitas keputusan yang
dihasilkan serta mudah tidaknya laporan keuangan tersebut oleh pemakai. Dalam
konteks akuntansi sector public, jenis informasi yang diberikan untuk
pengambilan keputusan adalah terbatas pada informasi yang bersifat financial
saja, sedangkan informasi financial itu sendiri adalah informasi yang diukur
dengan satuan moneter.
Secara
rinci tujuan akuntansi dan laporan keuangan organisasi pemerintah adalah :
- Memberikan informasi keuangan untuk menemukan dan memprediksi aliran kas, saldo neraca, dan kebutuhan sumber daya financial jangka pendek unit pemerintah.
- Memberikan informasi keuangan untuk menentukan dan memprediksi kondisi ekonomi suatu unit pemerintahan dan perubahan-perubahan yang terjadi di dalamnya.
- Memberikan informasi keuangan untuk memonitor kinerja, kesesuiannya dengan peraturan perundang-undangan, kontrak yang telah di sepakati, dan ketentuan lain yang di syaratkan.
- Memberikan informasi untuk perencanaan dan penganggaran, serta untuk memprediksi pengaruh akuisisi dan alokasi sumber daya terhadap pencapaian tujuan operasional.
- Memberikan informasi untuk mengevaluasi kinerja manajerial dan operasional.
Sumber Daya
Finansial Jangka Pendek
Sumber
daya financial jangka pendek sangat penting bagi pemerintah untuk melakukan
transaksi rutin. Kas merupakan contoh sumber financial jangka pendek yang siap
digunakan. Bagian keuangan perlu mengetahui jumlah uang yang ada ditangan (cash
on hand) dan yang berada di bank. Jika sumber financial tidak mencukupi untuk
membiayai transaksi jangka pendek, maka perlu dicari cara untuk menutup
kebutuhan financial jangka pendek tersebut, mungkin dengan menggunakan
pinjaman.
Kondisi
Ekonomi
Kondisi
ekonomi suatu entitas mengacu pada seberapa bagus nilai ekonomi suatu entitas
pada waktu tertentu. Nilai ekonomi merupakan selisih antara sumber daya total
yang dimiliki oleh suatu entitas dengan total utang yang menjadi kewajibannya..
Unit pemerintah dapat dipandang sebagai lembaga politik dan juga sebagai
lembaga usaha. Sebagai lembaga politik, pemerintah merupakan alat untuk
menyejahterakan konstituennya. Di sisi lain, pemerintah juga dapat di pnadang
sebagai lembaga usaha yang dapat dibenarkan secara hokum untuk memmiliki
kekayaan,melakukan kontrak, dan transaksi ekonomi sebagaimana perusahaan
swasta.
Konsep nilai bersih
lebih relevan untuk memandang pemerintah sebagai entitas usaha yang memiliki
kekayaan dan utang. Informasi akuntansi dibutuhkan untuk memprediksi nilai
bersih unit pemerintah dan mengukur kondisi ekonomi ekonomi pemerintah.
Informasi mengenai kondisi ekonomi pemerintah tersebut penting sebagai dasar
untuk pengambilan keputusan ekonomi, social, dan politik baik oleh pemerintah
maupun konstituen pemerintah.
Ketentuan Hukum,
Kontraktual, dan Ketentuan lainnya
Unit pemerintah
memiliki kendala khusus dalam melakukan aktivitasnya, yaitu dibatasi oleh
peraturan hokum dan perundang-undangan serta ketentuan lain yang ditetapkan.
Dalam melakukan eksploitasi sumber daya dan penggunaannya, pemerintah harus
selalu mengacu pada peraturan-peraturan hokum yang mengikat, misalnya
undang-undang,peraturan pemerintah, letter of intent (Lol), memorandum of
understanding(MoU), dan sebagainya. Masyarakat pemilih,legislative,lembaga
pengwasan,dan pemberi bantuan sangat berkepentingan untuk memastikan bahwa
sumber dana digunakan sesuai dengan ketentuan hokum dan perundang-undangan
serta kontrak yang disepakati.
Perencanaan
dan Penganggaran
Anggaran merupakan
alat perencanaan sekaligus alat pengendalian pemerintah. Anggaran sebagai alat
perencanaan mengindikasikan target yang harus dicapai oleh pemerintah,
sedangkan anggaran sebagai alat pengendalian mengindikasikan alokasi sumber
dana yang di setujui legislatif untuk dibelanjakan. Proses penganggaran sector
public melibatkan partisipasi banyak pihak, sehingga informasi financial sangat
diperlukan agar public dapat mengevaluasi anggaran yang diajukan pemerintah.
Membuat anggaran
membutuhkan pertimbangan-pertimbangan teknis akuntansi yang matang. Dalam
membuat anggaran, akuntansi dibutuhkan terutama untuk mengestimasi biaya
program dan memprediksi kondisi ekonomi pemerintah dan perubahan-perubahan yang
akan terjadi. Informasi akuntansi sangat membantu dalam pemilihan program yang
efektif sesuai dengan kemampuan ekonomi pemerintah.
Kinerja
Manajerial dan Organisasional
Kinerja pemerintah
tidak dapat dinilai berdasarkan laba yang diperoleh, karena organisasi
pemerintah bukan entitas bisnis yang mencari laba. Mungkin saja pemerintah
memiliki program atau aktivitas yang dari program tersebut dihasilkan
pendapatan yang lebih besar dari biayanya, sehingga pemerintah mengalami
surplus atas program tersebut. Akan tetapi, surplus yang diperoleh tidak
berarrti menunjukakan kinerja unit pemerintah yang bagus sebab harus dilihat
juga apakah surplus tersebut karena tariff yang terlalu tinggi yang dibebankan
kepada public,termasuk tingkat kualitas pelayanan yang diberikan apakah sudah
memadai.
Laba
bukan merupakan ukuran yang relevan bagi unit pemerintah. Akuntansi sector
public berfungsi untuk memfasilitasi terciptanya alat ukur kinerja sector
public yang memadai. Ukuran kinerja sector public dapat berupa biaya program,
efisiensi,dan efektivitas program. Akuntan sector public bertanggung jawab
untuk menetapkan biaya program dan menghitung tingkat efisiensi dan efektivitas
program. Pengukuran efisiensi memerlukan informasi biaya, sehingga biaya
pelayanan dapat dijadikan sebagai salah satu ukuran kinerja. Selain informasi
biaya, pengukuran efisiensi memerlukan penghitungan output atau hasil. Akan
tetapi, output pada sector public lebih banyak berupa intangible output,
sehingga pengukuran efisiensi sering mengalami kesulitan. Ukuran kinerja yang
kemudian dikembangkan adalah pengukuran efektivitas. Karena sulitanya mengukur
secara tepat kinerja di sector public, maka analisis terakhir adalaha dengan
mempertimabangkan seberapa jauh suatu program dan pelayanan memenuhi kebutuhan
masyarakat relative terhadap biaya yang dikeluarkan.
C. TUJUAN
LAPORAN KEUANGAN MENURUT SFAC NO 4
Sebagai bagian dari
usaha untuk membuat rerangka konseptual, Financial Accounting Standards Board
(FASB, 1980) mengeluarkan Statement of Financial Accounting Concepts No.4 (SFAC
4) mengenai tujuan laporan keuangan untuk organisasi nonbisnis/nirlaba (objectives
of financial reporting by nonbusiness organizations). Tujuan laporan keuangan
organisasi nirlaba dalam SFAC 4 tersebut adalah:
1. Laporan keuangan organisasi nonbisnis
hendaknya dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi penyedia dan calon
penyedia sumber daya, serta pemakai dan calon pemakai lainnya dalam pembuatan
keputusan yang rasional mengenai alokasi sumber daya organisasi.
2. Memberikan informasi untuk membantu para
penyedia dan calon penyedia sumber daya, serta pemakai dan calon pemakai
lainnya dalam menilai pelayanan yang diberikan oleh organisasi nonbisnis serta
kemampuannya untuk melanjutkan member pelayanan tersebut.
3. Memberikan informasi yang bermanfaat bagi
penyedia dan calon penyedia sumber daya, serta pemakai dan calon pemakai
lainnya dalam menilai kinerja manajer organisasi nonbisnis atas pelaksanaan
tanggung jawab pengelolaan serta aspek kinerja lainnya.
4. Memberikan informasi mengenai sumber daya
ekonomi, kewajiban, dan kekayaan bersih organisasi, serta pengaruh dari
transaksi, peristiwa dan kejadian ekonomi yang mengubah sumber daya dan
kepentingan sumber daya tersebut.
5. Memberikan informasi mengenai kinerja
organisasi selama satu periode. Pengukuran secara periodic atas perubahan
jumlah dan keadaan/kondisi sumber kekayaan bersih organisasi nonbisnis serta
informasi mengenai usaha dan hasil pelayanan organisasi secara bersama-sama
yang dapat menunjukkan informasi yang berguna untuk menilai kinerja.
6. Memberikan informasi mengenai bagaimana oganisasi
memperoleh dan membelanjakan kas atau sumber daya kas, mengenai utang dan
pembayaran kembali utang, dan mengenai factor-faktor lain yang dapat
mempengaruhi likuiditas organisasi.
7. Memberikan penjelasan dan interprestasi
untuk membantu pemakai dalam memahami informasi keuangan yang diberikan.
D. PEMAKAI
LAPORAN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK DAN KEPENTINGANNYA
Drebin et al. (1981)
mengidentifikasikan terdapat sepuluh kelompok pemakai laporan keuangan. Lebih
lanjut Drebin menjelaskan keterkaitan antar kelompok pemakai laporan keuangan
tersebut dan menjelaskan kebutuhannya. Kesepuluh
kelompok pamakai laporan keuangan tersebut adalah:
1.
Pembayar pajak (taxpayers)
2.
Pemberi dana bantuan (grantors)
3.
Investor
4.
Pengguna jasa (fee-paying service recipients)
5.
Karyawan/pegawai
6.
Pemasok (vendor)
7.
Dewan legislatif
8.
Manajemen
9.
Pemilih (voters)
10. Badan pengawas (oversight bodies)
Pengklasifikasian tersebut didasarkan atas pertimbangan bahwa pembayar pajak,
pemberi dana bantuan, investor, dan pembayar jasa pelayanan merupakan sumber
penyedia keuangan organisasi; karyawan dan pemasok merupakan penyedia tenaga
kerja dan sumber daya material; dewan legislative dan manajemen membuat
keputusan alokasi sumber daya; dan aktivitas mereka semua diawasi oleh pemilih
dan badan pengawas, termasuk level pemerintahan yang lebih tinggi.
Anthony mengklasifikasikan pemakai laporan keuangan sector public
menjadi lima kelompok, yaitu:
1. Lembaga pemerintah (governing bodies)
2. Investor dan kreditor
3. Pemberi sumber daya (resource providers)
4. Badan pengawas (oversight bodies)
5. konstituen
Pengklasifikasian pemakai laporan keuangan yang dilakukan Anthony adalah
dengan mempertimbangkan semua organisasi nonbisnis, bukan untuk organisasi
pemerintahan saja, sedangkan Drebin et al. mengklasifikasikan pemakai laporan
keuangan untuk sector pemerintahan saja. Jika dibandingkan dengan analisis
Drebin et al., Anthony memasukkan pembayar pajak, pemilih, dan karyawan dalam
satu kelompok yang ia sebut konstituen; ia mengelompokkan pemberi dana bantuan
dan pembayar jasa sebagai pemberi sumber daya; investor dan kreditor
dikelompokkan menjadi satu.
E. hak dan kebutuhan pemakai laporan keuangan
Pada dasarnya
masyarakat (publik) memiliki hak dasar terhadap pemerintah, yaitu :
a. Hak untuk mengetahui (right to know), yaitu :
·
Mengetahui kebijakan pemerintah
·
Mengetahui keputusan yang diambil pemerintah
· Mengetahui
alasan dilakukannya suatu kebijakan dan keputusan tertentu
b. Hak untuk diberi informasi (right to be informed )yang meliputi
hak untuk diberi penjelasan secara terbuka atas permasalahan – permasalahan
tertentu yang menjadi perdebatan publik.
c. Hak untuk didengar aspirasinya ( right to be heard and to be
listen to ).
.
Kebutuhan informasi pemakai laporan keuangan pemerintah tersebut dapat
diringkas sebagai berikut :
- Masyarakat pengguna pelayanan publik membutuhkan informasi atas biaya, harga, dan kualitas pelayanan yang diberikan.
- Masyarakat pembayar pajak dan pemberi bantuan ingin mengetahui keberadaan dan penggunaan dana yang telah diberikan. Publik ingin mengetahui apakah pemerintah melakukan etaatan fiskal dan ketaatan pada peraturan perundangan atas pengeluaran – pengeluaran yang dilakukan.
- Kreditor dan investor membutuhkan informasi untuk menghiitung tingkat risiko, likuiditas, dan solvabilitas.
- Parlemen dan kelompok politik memerlukan informasi keuangan untuk melakukan fungsi pengawasan, encegah terjadinya laporan yang bias atas kondisi keuangan pemerintah, dan penyelewengan keuangan negara.
- Manajer publik membutuhkan informasi akuntansi sebagai komponen sistem informasi manajemen untuk membantu perencanaan dan pengendalian organisasi, pengukuran kinerja, dan membandingkan kinerja organisasi antar kurun waktu dan dengan organisasi lain yang sejenis.
- Pegawai membutuhkan informasi atas gaji dan manajemen kompensasi.
F. PERBEDAAN LAPORAN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK DENGAN SEKTOR SWASTA
Perbandingan
Laporan Keuangan Pemerintah dengan Sektor Swasta
PERBEDAAN
|
|
Laporan
Departemen Pemerintah
|
Laporan
Keuangan Sektor Swasta
|
1.Fokus
Finansial dan Politik
2.Kinerja
diukur secara finansial dan non-finansial
3.Pertanggungjawaban
kepada parlemen dan masyarakat luas
4.Berfokus
pada bagian organiasasi
5.Melihat ke
masa depan secara detail
6.Aturan
pelaporan ditentukan oleh departemen keuangan
7.Laporan
diperiksa oleh Treasury
8.Cash
Accounting
|
1.Fokus
Finansial
2.Sebagian
besar diukur secara finansial
3.Pertanggungjawaban
kepada pemegang saham dan kreditur
4.Berfokus
pada organisasi secara keseluruhan
5.Tidak
dapat melihat masa depan secara detail
6.Aturan
pelaporan ditentukan oleh undang – undang, standar akuntansi, pasar modal,
dan praktik akuntansi.
7.Laporan
keuangan diperiksa oleh auditor independen
8.Accrual
Accounting
|
PERSAMAAN
|
|
Dokumen – dokumen
sumber
Berperan sebagai
hubungan masyarakat
|
Laporan
keuangan pemerintahan yang buruk dapat menimbulkan implikasi negatif, antara
lain :
a. Menurunkan kepercayaan masyarakat
kepada pengelola dana publik.
b. Investor akan takut menanamkan modalnya
karena laporan keuangan tidak dapat diprediksi yang berakibat
meningkatnya resiko investasi.
c. Pemberi donor akan
mengurangi atau menghentikan bantuannya.
d. Kualitas keputusan menjadi buruk.
e. Laporan keuangan
tidak dapat mencerminkan kinerja aktual. Pemberi informasi keuangan yang tidak
dapat diandalkan akan mempengaruhi kualitas keputusan baik bagi pemakai
internal meupun pemakai eksternal.
G. LUAS DISCLOSURE
YANG DIPERLUKAN
Pemerintah harus menentukan kebijakan yang menjelaskan komponen apa saja
yang dapat dikategorikan sebagai pendapatan atau biaya operasi yang
tepat untuk suatu unit kerja yang dilaporkan, luas pengungkapan (disclosure)
dan kebijakan – kebijakan akuntansi yang dipraktikkan secara konsisten.
Pemerintah dapat diharapkan dapat memberikan atmbahan informasi untuk hal – hal
sebagai berikut :
- Fokus pengukuran dan dasar akuntansi yang digunakan untuk pembuatan laporan.
- Kebijakan menghapuskan / menghentikan aktivitas internal unit kerja pada Laporan Aktivitas.
- Kebijakan kapitalisasi aktiva dan menaksir umur ekonomi aktiva – aktiva tersebut untuk menentukan biaya depresiasinya.
- deskripsi mengenai jenis – jenis transaksi yang masuk dalam penerimaan program dan kebijakan untuk mengalokasikan biaya – biaya tidak langsung kepada suatu fungsi atau unit kerja dalam Laporan Aktivitas.
- Kebijakan pemerintah dalam menentukan pendapatan operasi dan non – operasi.
- Pemerintah harus mengungkapkan secara detail/lengkap dalam catatan (notes) laporan keuangan mengenai aset moodal dan utang jangka panjang. Aset modal yang tidak didepresiasi harus diungkapkan secara terpisah dari aset modal yang didepresiasi. Informasi mengenai kewajiban jangka panjang, meliputi obligasi, utang wesel, pinjaman, utang leasing, tuntutan, dan sebagainya.
Akuntansi Sektor publik memiliki peran utama untuk menyiapkan laporan
keuangan sebagai salah satu bentuk pelaksanaan akuntabilitas publik. Dilihat dari
sisi internal organisasi laporan keuangan sektor publik merupakan alat
pengendalian dan evaluasi kinerja manajerial dan organisasi. Sedangkan dari
sisi eksternal, laporan keuangan merupakan alat pertanggungjawaban terhadap
publik dan sebagai dasar untuk mengambil keputusan. Akuntansi sektor publik
bertujuan untuk memberi informasi yang bertujuan untuk pengambilan keputusan
ekonomi, sosial, politik, dan sebagai bukti pertanggungjawaban dan pengelolaan,
serta untuk memberi informasi yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja
manajerial dan organisasional. Laporan keuangan pemerintahan dan laporan keuangan
komersial memiliki perbedaan. Pernedaan tersebut meliputi jenis laporan yang
dihasilkan, elemen laporan keuangan, tujuan laporan keuangan, dan teknik
akuntansi yang digunakan.